Upacara HUT ke-81 RI di Cirebon, Wali Kota Soroti Tantangan Kemerdekaan di Era Modern

CIREBONMETROPOLITAN.COM – Upacara HUT ke-81 RI di Cirebon, Wali Kota Soroti Tantangan Kemerdekaan di Era Modern | Pemerintah Kota Cirebon menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, hingga masyarakat.

Dalam amanatnya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo terlebih dahulu mengajak seluruh peserta upacara untuk menyampaikan simpati dan doa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang menghadapi musibah gempa bumi. Bencana tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan kekuatan 7,7 skala Richter.

“Saya ingin mengawali pertemuan kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.

Menurut Effendi Edo, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk kembali menyadari bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa. Karena itu, setiap musibah yang menimpa masyarakat di daerah lain juga menjadi perhatian bersama, meskipun berada jauh dari Kota Cirebon.

“Jarak wilayah seharusnya tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan senantiasa melindungi,” lanjutnya.

Setelah menyampaikan ajakan untuk mendoakan masyarakat yang terdampak bencana, Wali Kota mengajak seluruh peserta memaknai perjalanan 81 tahun Indonesia sebagai proses panjang yang harus diisi dengan kedewasaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menilai tantangan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Jika dahulu kemerdekaan dihadapkan pada kolonialisme secara fisik, kini bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan ekonomi, perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang transparan dan mampu memberikan kepastian.

“Pemerintahan dituntut untuk matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan. Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian tata kelola yang transparan,” tuturnya.

Wali Kota menegaskan bahwa makna kemerdekaan di era modern harus diwujudkan melalui kinerja nyata serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bersama Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, ia menyatakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya menjalankan urusan administratif, tetapi juga memastikan pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan warga.

“Menjaga kemerdekaan di era modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Effendi Edo juga memaparkan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon sepanjang 2026. Pada bidang kesehatan, Kota Cirebon berhasil memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33 persen. Capaian ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Di sektor ekonomi, Kota Cirebon juga meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Wali Kota, keberhasilan mengendalikan inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Daya beli masyarakat adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” tuturnya.

Pada sektor penataan lingkungan, Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus melanjutkan penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila. Hingga pertengahan 2026, progres pekerjaan pada segmen pertama telah mencapai lebih dari 51 persen.

Penataan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi bantaran sungai, baik sebagai infrastruktur pengendali air maupun sebagai ruang terbuka.

Wali Kota menekankan bahwa berbagai program pembangunan tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi faktor penting dalam menciptakan Kota Cirebon yang aman, nyaman, sekaligus terawat.

“Tata kelola kota saat ini menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Para pelajar diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, sedangkan pelaku usaha dan UMKM diharapkan dapat berkontribusi sebagai penggerak perekonomian daerah.

“Nasionalisme kita hari ini adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi memajukan daerah,” pungkasnya.