Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Jadi Plt Direktur PDAM Tirta Jati Disorot, Diduga Berpotensi Buka Jalan bagi Kandidat Definitif

CIREBONMETROPOLITAN.COM – Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Jadi Plt Direktur PDAM Tirta Jati Disorot, Diduga Berpotensi Buka Jalan bagi Kandidat Definitif | Penunjukan anggota Dewan Pengawas merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Jati menuai sorotan. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena muncul dugaan bahwa posisi Plt dapat menjadi instrumen strategis untuk memengaruhi arah perusahaan sekaligus membuka jalan bagi kandidat Direktur definitif yang diduga telah dipersiapkan oleh kelompok pihak tertentu. Jumat (4/8/2026).

Dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta dan perlu diuji melalui dokumen, mekanisme pengambilan keputusan, serta proses seleksi Direktur definitif yang berlangsung. Namun, secara tata kelola, rangkap fungsi antara pengawas dan pelaksana tugas eksekutif dinilai berpotensi menimbulkan persoalan independensi yang patut dijelaskan secara terbuka kepada publik.

R. Hamzaiya mengatakan, yang menjadi perhatian bukan semata-mata siapa yang ditunjuk sebagai Plt Direktur, tetapi bagaimana posisi tersebut digunakan dan apakah kewenangan yang melekat selama masa pelaksanaan tugas berpotensi memengaruhi proses menuju penetapan Direktur definitif.

“Jangan sampai Plt ini hanya terlihat sebagai pengisi kekosongan jabatan, tetapi dalam praktiknya justru menjadi alat untuk memuluskan calon Direktur definitif yang diduga sudah didesain atau dipersiapkan oleh sekelompok pihak. Kami menyampaikan ini sebagai dugaan yang harus dibuktikan atau dibantah melalui proses yang transparan,” ujar R. Hamzaiya.

Menurutnya, dugaan tersebut penting disampaikan karena Plt Direktur berada pada posisi yang memiliki akses terhadap berbagai informasi dan dinamika internal perusahaan. Kondisi tersebut, secara objektif, dapat menimbulkan pertanyaan apabila pada waktu yang bersamaan terdapat proses pemilihan atau penjaringan Direktur definitif.

“Ini soal potensi konflik kepentingan. Ketika seseorang yang sebelumnya berada dalam fungsi pengawasan kemudian menjalankan fungsi eksekutif sebagai Plt, publik wajar mempertanyakan bagaimana independensinya dijaga. Terlebih jika kemudian muncul dugaan adanya kandidat tertentu yang sudah dipersiapkan,” katanya.

R. Hamzaiya menilai, apabila memang tidak ada kepentingan tertentu di balik penunjukan Plt maupun proses pemilihan Direktur definitif, maka hal tersebut semestinya dapat dibuktikan dengan proses yang terbuka, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, apabila terdapat pola keputusan, kebijakan, atau tindakan selama masa Plt yang kemudian memberikan keuntungan kepada kandidat tertentu, keadaan tersebut menurutnya patut diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang mempunyai kewenangan.

“Jangan sampai kewenangan Plt digunakan untuk membangun kondisi yang pada akhirnya menguntungkan satu nama. Sekali lagi, kami tidak mengatakan itu sudah terjadi. Tetapi apabila memang ada dugaan desain untuk mengantarkan kandidat tertentu, maka mekanismenya harus dapat diuji dan dibuka kepada publik,” tegasnya.

Sorotan juga diarahkan pada persoalan independensi Dewan Pengawas. Dalam prinsip tata kelola, fungsi pengawasan dan fungsi pengurusan perusahaan memiliki karakter yang berbeda. Ketika kedua fungsi tersebut bersinggungan pada satu orang, diperlukan kejelasan mengenai batas kewenangan dan mekanisme pengawasan agar tidak muncul keadaan di mana seseorang berada pada posisi yang secara bersamaan menjalankan dan mengawasi fungsi yang sama.

“Pertanyaan sederhananya, kalau Dewan Pengawas menjadi Plt Direktur, bagaimana memastikan fungsi pengawasannya tetap independen? Lalu siapa yang memastikan kewenangan Plt tidak digunakan untuk kepentingan kandidat tertentu? Ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan tata kelola yang menurut kami harus dijawab,” kata R. Hamzaiya.

Ia juga meminta agar proses penentuan Direktur definitif tidak menjadi sekadar tahapan administratif apabila memang terdapat kandidat yang diduga sejak awal telah dipersiapkan oleh kelompok tertentu.

Menurutnya, seluruh calon harus memperoleh kesempatan yang setara dan proses seleksi harus didasarkan pada kompetensi, integritas, profesionalitas serta kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan berdasarkan kedekatan ataupun desain kepentingan kelompok.

“Kalau memang seleksinya fair, tidak ada alasan untuk takut membuka prosesnya. Justru transparansi akan menjawab semua dugaan. Tetapi kalau ada proses yang tertutup, ada rangkap fungsi yang menimbulkan pertanyaan, kemudian muncul pula dugaan adanya kandidat yang sudah dipersiapkan, tentu publik berhak meminta penjelasan,” ujarnya.

R. Hamzaiya menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta agar dugaan yang berkembang diuji berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, langkah paling tepat adalah memastikan seluruh proses penunjukan Plt dan pemilihan Direktur definitif dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan etik.

“Yang kami minta sederhana. Jangan sampai jabatan Plt dijadikan kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju jabatan Direktur definitif. Kalau memang tidak demikian, mari buktikan melalui proses yang transparan. Publik tidak membutuhkan klaim, publik membutuhkan kepastian bahwa prosesnya benar-benar objektif,” pungkas R. Hamzaiya.